Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Bersama Guna Memperlancar Penyaluran Dana BOS

Depok ---- Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan mengeluarkan surat edaran bersama untuk memperlancar penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan kedua (April-Juni 2011). Kebijakan ini berisi petunjuk untuk mempermudah proses penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran (RKA).

Pada draf surat edaran disebutkan adanya larangan untuk menggunakan pertanggungjawaban penyaluran BOS pada triwulan pertama sebagai syarat cairnya dana BOS triwulan kedua. "Edaran keluar dalam pekan ini untuk menyelamatkan kuartal kedua," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdiknas Suyanto, ketika memberikan keterangan pers pada kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan 2011 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (d/h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai) Kemdiknas, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Kamis (17/3).

Suyanto menyebutkan, RKA dapat disusun secara sederhana dengan mencantumkan nama sekolah, kepala sekolah, rekening bank, dan jumlah siswa. Penyaluran dana BOS pada triwulan kedua dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan April 2011. "Indikasinya terlambat ketika melebihi tujuh hari kerja," katanya. Sampai Kamis (17/3) siang 13.00 WIB sebanyak 219 dari 497 kabupaten/kota diseluruh Indonesia telah menyalurkan dana BOS triwulan pertama.


Sebelumnya, Kemdiknas dan Kemdagri telah mengeluarkan surat edaran bersama tentang pedoman pengelolaan dana BOS dalam APBD Tahun Anggaran 2011. Dana BOS untuk Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan dalam mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Untuk sekolah swasta dananya disalurkan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD), sedangkan untuk sekolah milik pemerintah daerah (negeri) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan.

Suyanto mengatakan, program BOS dijadikan Bank Dunia sebagai contoh di negara dunia ketiga lainnya.  Itulah sebabnya, Bank Dunia membuat BOS sebagai jaminan untuk membantu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dana sebesar US$600 juta tahun lalu dan US$500 juta tahun ini. "Pemeriksaan audit BPKP, BOS memiliki status wajar tanpa pengecualian, suatu status yang paling tinggi di dalam audit," ujarnya.

Alokasi BOS 2011 untuk jenjang SD/SDLB di kota sebanyak Rp400 ribu dan kabupaten sebanyak Rp397 ribu. Sementara alokasi untuk SMP/SMPLB/SMPT di kota Rp575 ribu dan di kabupaten Rp570 ribu. Total dana BOS 2011 sebanyak Rp 16.812.005.760.000 disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah).

Sumber: Kemendiknas

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar